LAPAS PEKANBARU IKUTI GIAT “INSPEKTUR WILAYAH AKTIF MENDENGAR MEMBERI SOLUSI”
Pekanbaru, INFO_PAS – Dalam rangka memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan dan pendampingan kepada satuan kerja (satker) Kemenkumham, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru ikuti acara Inspektur Wilayah Aktif Mendengar Memberi Solusi yang disampaikan oleh Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Lilik Sujandi, Jumat (03/10).
“Kami Inspektorat Jenderal hadir dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di Kemenkumham. Hal ini sejalan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) Kemenkumham No 41/2021 Pasal 319 yang menyatakan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kemenkumham,” ujar Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi dalam pengarahannya.
Dalam penyelenggaran pengawasan intern ini, diperlukan perubahan paradigma peran Inspektorat yang selama ini berkembang sebagai sosok yang hanya mencari kesalahan menjadi mitra kerja stratergis. “Paradigma pengawasan internal (Watch Dog) akan dihilangkan, kita tidak bekerja untuk mencari kesalahan. Kita sesungguhnya adalah mitra kerja (Strategic Partner). Kami bersama Auditor adalah mitra kerja Bapak dan Ibu semua,” jelas Lilik.
“Reformasi Birokrasi merupakan elemen capaian kinerja kita, jadi harus dilakukan dengan sebaik mungkin, optimal, dan efesien,” tambah Lilik.
Merespon sekaligus menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Johan Manurung, menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus berjalan cepat, tepat, dan berdampak.
Sebagai langkah kongkret, Johan mengharapkan pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) bisa tercapai optimal dan memadai. Kemudian ia juga memberikan kesempatan kepada satker untuk bertanya jika terdapat hal yang belum dimengerti terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi ini. Hal ini menjadi komitmen Korps Pengayoman Riau terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.